Pengakuan Atau Pengambilalihan? Hukum Adat dan Degradasi Kewenangan Lembaga Adat Dalam KUHP Baru

Buku “Pengakuan atau Pengambilalihan? Hukum Adat dan Degradasi Kewenangan Lembaga Adat dalam KUHP Baru” mengkaji secara kritis posisi hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berangkat dari dinamika pembaruan hukum nasional, buku ini menyoroti ketegangan antara upaya negara mengakui keberadaan living law dengan kecenderungan mengendalikan dan membatasi kewenangan lembaga adat. Melalui pendekatan historis, teoretis, dan normatif, penulis menguraikan perjalanan panjang relasi antara negara dan hukum adat, mulai dari masa pra-kolonial hingga era reformasi. Buku ini juga menjelaskan konsep pluralisme hukum dan menempatkan hukum adat sebagai sistem yang hidup, otonom, serta memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat. Fokus utama kajian terletak pada analisis Pasal 2 KUHP baru yang memuat pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, pengakuan tersebut dinilai ambigu karena berpotensi menggeser kewenangan lembaga adat dari posisi otonom menjadi subordinatif di bawah kontrol negara. Akibatnya, fungsi penyelesaian sengketa, otoritas adjudikatif, hingga finalitas putusan adat mengalami degradasi. Lebih jauh, buku ini mengulas implikasi kondisi tersebut terhadap akses keadilan, relasi sosial masyarakat adat, serta potensi konflik antara keadilan formal dan keadilan adat. Dalam konteks ini, hukum adat yang semula berbasis pada prinsip restoratif justru berisiko terpinggirkan oleh sistem hukum negara yang lebih formalistik. Sebagai penutup, buku ini menawarkan gagasan rekonstruksi hubungan antara negara dan hukum adat melalui harmonisasi sistem hukum, penguatan kelembagaan adat, serta pengakuan yang lebih substantif terhadap putusan adat dalam sistem peradilan nasional. Buku ini menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat hukum adat di Indonesia.